Integrasi Timor-Timur ke wilayah Indonesia.

Integrasi Timor-Timur

    Integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu perang dingin dimana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing pada saat itu yaitu Blok Barat (Amerika Serikat dan sekutu) dengan Blok Timur (Uni Sovyet dan sekutunya). Dengan kekalahan Amerika di Vietnam pada tahun 1975, berdasarkan Teori Domino yang diyakini oleh Amerika Serikat bahwa kejatuhan Vietnam ke tangan kelompok komunis akan merembet ke wilayah-wilayah lainnya. Berdirinya pemerintahan Republik Demokratik Vietnam yang komunis dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan jatuhnya negara-negara disekitarnya ke tangan pemerintahan komunis.

Baca juga : Pemberontakan G30S/PKI yang Komunis.

    Kemenangan komunis di Indocina (sekarang Vietnam) secara tidak langsung juga membuat khawatir para elit Indonesia khususnya pihak militer. Pada saat yang sama di wilayah koloni Portugis (Timor-Timur) yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indonesia terjadi krisis politik. Krisis itu sendiri terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spinola. Ia telah melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil, termasuk hak demokrasi masyarakatnya, bahkan dekolonisasi.

    Di Timor-Timur muncul 3 partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Ketiga partai politik itu adalah :

1. Uniao Democratica Timorense (UDT-Persatuan Demokratik Rakyat Timor. Untuk tahap awal UDT menginginkan Timor-Timur menjadi negara bagian dari Portugal.
2. Frente Revoluciondra de Timor Leste Independente (Fretilin-Front Revolusioner Kemerdekaan Timor-Timur yang radikal dan Komunis serta ingin segera merdeka).
3. Associacau Popular Democratica Timurense (Apodeti-Ikatan Demokratik Popular Rakyat Timor) yang ingin bergabung dengan Indonesia.

    Selain itu, terdapat 2 partai kecil yaitu Kota dan Trabalista. Ketiga partai tersebut saling bersaing, bahkan timbul konflik berupa perang saudara.

    Pada tanggal 31 Agustus 1974 ketua umum Apodeti, Arnaldo dos Reis Araujo, menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pertimbangan yang diajukan adalah rakyat di kedua wilayah tersebut mempunyai persamaan dan hubungan erat, baik secara historis dan etnis maupun geografi. Menurutnya integrasi akan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Pernyataan tokoh Apodeti itu mendapat respons yang cukup positif dari para elit politik Indonesia, terutama dari kalangan elit materi, yang pada dasarnya memang merasa khawatir jika Timor Timur yang berada di "halaman belakang" jatuh ke tangan komunis. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tidak serta merta menerima begitu saja keinginan orang-orang Apodeti.

Baca juga : Pengertian, contoh, dan dampak Disintegrasi.

    Keterlibatan Indonesia secara langsung di Timor-Timur terjadi setelah adanya permintaan dari pendukung "Proklamasi Balibo" yang terdiri dari UDT bersama Apodeti, Kota, dan Trabalista. Keempat partai tersebut pada tanggal 30 November 1975 di kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1976 DPR Timor-Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dari wilayah Timor-Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Atas keinginan bergabung rakyat Timor-Timur dan permintaan bantuan yang diajukan, pemerintah Indonesia lalu menerapkan "Operasi Seroja" pada Desember 1975. Operasi militer ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat yang tidak ingin pemerintahan komunis berdiri di Timor-Timur. Pada masa itu, Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Sovyet yang komunis memang tengah berlangsung.

Konfrontasi Militer

    Bersamaan dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat menjalankan proses pengesahan Timor-Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Daerah Tingkat I Timor-Timur. Pengesahan ini diperkuat melalui Tap MPR No. IV/MPR/1978. Timor-Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Negara-negara tetangga dan pihak Barat, termasuk Amerika Serikat dan Australia dengan alasannya masing-masing umumnya mendukung tindakan Indonesia. Kekhawatiran akan jatuhnya Timor-Timur ke tangan komunis membuat negara-negara Barat (Khususnya Amreka Serikat dengan Australia) secara diam-diam mendukung tindakan pemerintah Indonesia. Mereka secara de facto dan de jure integrasi Timor-timur ke wilayah Indonesia. Akan tetapi, penguasaan Indonesia terhadap wilayah itu ternyata menimbulkan banyak permasalahan yang berkelanjutan, terutama setelah berakhirnya "Perang Dingin" dan runtuhnya Blok Timur (Uni Sovyet).

    Demikian penjelasan mengenai Integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah Indonesia. Terimakasih sudah berkunjung.

Share :